KEYNOTE SPEECH MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA RAKORNAS ADIPURA TANGGAL 1 FEBRUARI 2016

Isu dan permasalahan sampah di Indonesia diangkat ke tingkat Nasional dengan ditetapkannya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang Undang ini diharapkan mampu memberikan payung hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia.

Penerapan Undang Undang yang telah berusia 7,5 tahun ini belum mampu mendorong penyelesaian
permasalahan pengelolaan sampah yang menyeluruh di Indonesia.

Data Adipura 2015 diketahui dari 357 kota dan ibukota kabupaten di Indonesia yang dipantau hanya 152 kota (43%) yang TPA-nya dioperasikan Non-Open Dumping (minimal controlled landfill/lahan urug terkontrol) dan sisanya 205 kota (53%) masih mengoperasikan TPA Open Dumping (lahan urug terbuka).

Hal ini tidak sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008 Pasal 44 yang mensyaratkan agar 5 tahun
sejak diberlakukannya UU ini semua kota/kabupaten di Indonesia sudah harus menutup TPA Open Dumping dan diganti dengan TPA yang dikelola sesuai ketentuan (minimal controlled landfill).

Dalam Rapat Kabinet Terbatas terkait pengelolaan sampah pada tanggal 23 Juni 2015, Bapak Presiden Joko Widodo mengarahkan agar ada terobosan pengelolaan sampah secara terpadu dan sistemik.

Arahan ini mengimplikasikan perlunya penerapan berbagai strategi dan instrument
yang terpadu dan berbentuk suatu system yang dapat diterapkan di seluruh daerah di Indonesia.

Program Adipura merupakan salah satu instrument
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang jika benar-benar dilaksanakan dengan kaidah good environmental governance akan berperan strategis dalam hal:

  • Mendorong Pengelolaan Sampah. Termasuk di dalamnya mendorong pemenuhan kewajiban pemerintah kabupaten/kota terkait penyediaan dan pengoperasian TPA dengan metode minimal lahan urug terkontrol (controlled landfill).
  • Mendorong pemenuhan target nasional pengurangan dan penanganan sampah. Program Adipura juga diharapkan dapat menjadi instrument pendorong tercapainya target penguran sampah Nasional sebesar 20% pada Tahun 2019 dalam rangka mewujudkan Indonesia
    penerapan amanah UU No. 18 Tahun 2008 tentang Bersih Sampah 2020.

  • Mendorong penerapan system pengelolaan sampah secara terpadu di setiap kabupaten/kota. Kriteria dan indicator penilaian dalam Program Adipura telah memberikan bobot yang tinggi terhadap: 1) penerapan pengurangan sampah dari sumber; dan 2) penerapan penanganan sampah khususnya aspek pemilahan dan pengolahan
    sampah, serta pengelolaan TPA.

      Penerapan Program Adipura pun perlu dilakukan terobosan-terobosan baru yang mengarah pada peningkatan dampak positif dari program ini.

      Program Adipura harus mampu mendorong terwujudnya kota-kota di Indonesia yang tidak hanya bersih, hijau, dan sehat, namun juga berkelanjutan

      Kota-kota yang berkelanjutan harus mampu mengintegrasikan aspek pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan juga pembangunan lingkungan

      Agar dilakukan terobosan dalam Program Adipura ini untuk memastikan terintegrasinya aspek-aspek pembangunan berkelanjutan di atas. Berkenaan hal tersebut

      KLHK sedang melakukan penyelesaian proses Rebranding Adipura Strategy

      Mekanisme, kriteria, dan indikator Program Adipura saat ini sangat kental terhadap pengintegrasian aspek sosial dengan aspek lingkungan. Hal ini terlihat dari kriteria dan indikator terkait pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau

      Kriteria dan indikator Program Adipura saat ini nantinya akan dimasukkan sebagai kategori Adipura Buana, yaitu suatu kategori penilaian Adipura untuk mewujudkan kota-kota yang layak huni (livable city).

      kota-kota juga harus mampu memanfaatkan potensi lingkungannya untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sebaliknya. Untuk menjawab hal ini, dikembangkan lagi mekanisme, kriteria dan indikator penilaian Adipura yang melihat ada tidaknya pengintegrasian aspek pengelolaan lingkungan hidup dengan pembangunan ekonomi. Penilaian Adipura untuk kategori ini disebut Adipura Kirana, yaitu suatu kategori penilaian Adipura untuk mewujudkan kota-kota yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melai Trade, Tourism, and Investment (TTI) berbasis pengelolaan lingkungan hidup (attractive city).

      kota-kota juga harus mampu memanfaatkan potensi lingkungannya untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sebaliknya. Untuk menjawab hal ini, dikembangkan lagi mekanisme, kriteria dan indikator penilaian Adipura yang melihat ada tidaknya pengintegrasian aspek pengelolaan lingkungan hidup dengan pembangunan ekonomi. Penilaian Adipura untuk kategori ini disebut Adipura Kirana, yaitu suatu kategori penilaian Adipura untuk mewujudkan kota-kota yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melai Trade, Tourism, and Investment (TTI) berbasis pengelolaan lingkungan hidup (attractive city).

      Kategori Adipura berikutnya adalah Adipura Paripurna. Adipura ini merupakan bentuk penghargaan tertinggi terhadap kota/ibukota kabupaten yang mampu memberikan kinerja terbaik untuk kedua kategori Adipura di atas, yaitu Adipura Buana dan Adipura Kirana.

      Pelaksanaan Program Adipura bagaimanapun tidak terlepas dari kinerja seorang Bupati/Walikota.
      Seorang Bupati/Walikota yang telah terbukti berkinerja secara konsisten membangun kota/kabupatennya, tidak hanya pembangungan ekonomi namun juga pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan, perlu diapresiasi Untuk itulah perlu diadakan suatu Anugerah Adipura Bhakti bagi bupati/walikota yang berprestasi ini.

      Pelaksanaan Program Adipura ke depan akan kembali ke siklus periode Adipura sebelumnya yaitu dimulai dari Hari Lingkungan Hidup sedunia pada Bulan Juni hingga Hari Lingkungan Hidup sedunia pada Bulan
      Juni tahun berikutnya.

      Saya telah menugaskan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 beserta jajarannya agar mulai periode Adipura tahun 2016/2017 sudah menerapkan Mekanisme, Kriteria dan Indikator penilaian Adipura berdasarkan hasil Rebranding Adipura Strategy

      Selama masa transisi sebelum dimulainya periode Adipura 2016/2017, KLHK akan melakukan
      Pemantauan 1 (P1) Program Adipura pada akhir Bulan Februari atau awal Bulan Maret 2016.

      Pengumuman penghargaan Adipura akan dilakukan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia pada Bulan Juni 2016. Namun dikarenakan belum selesainya mekanisme, kriteria dan indikator penilaian Adipura berdasarkan hasil Rebranding Adipura Strategy maka penilaian akan tetap menggunakan
      kriteria dan penilaian Adipura sebelumnya, ditambah kriteria dan indikator penilaian terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta pengelolaan pertambangan berwawasan lingkungan.

      Raornas ini dapat memberikan masukan dan saran kepada kami untuk meningkatkan tidak hanya kinerja Program Adipura itu sendiri namun juga dampak
      positif dari penerapan program ini terhadap pengelolaan sampah dan kualitas lingkungan hidup perkotaan di Indonesia.

      Diharapkan bapak, ibu serta hadirin peserta Rakornas dapat berperan aktif dalam rapat koordinasi ini.

      Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>